Cara Membuat PT Perorangan: Syarat, Biaya, dan Prosedur

PT Perorangan merupakan salah satu bentuk perseroan yang dapat didirikan oleh satu orang untuk kegiatan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Bentuk badan usaha ini dapat menjadi pilihan bagi pengusaha yang menjalankan bisnis secara mandiri dan ingin memiliki badan hukum.

Namun, mendirikan PT Perorangan bukan hanya soal melakukan pendaftaran. Anda juga perlu memahami syarat pendirian, dokumen yang perlu disiapkan, biaya, KBLI, NIB, kewajiban setelah perusahaan berdiri, serta kondisi yang mengharuskan perubahan status perusahaan.

Artikel ini membahas cara membuat PT Perorangan secara lengkap dan praktis dengan mengacu pada informasi resmi Ditjen AHU dan sistem OSS yang berlaku.

Apa Itu PT Perorangan?

Menurut Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Perseroan Perorangan merupakan badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Perseroan ini dapat didirikan oleh 1 orang.

Berbeda dengan perseroan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian oleh 2 orang atau lebih, Perseroan Perorangan dapat didirikan oleh satu orang. Pendiri juga menjadi pemegang saham dan menjalankan pengurusan perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Siapa yang Bisa Mendirikan PT Perorangan?

Ditjen AHU menyebutkan bahwa yang dapat mendirikan Perseroan Perorangan adalah Warga Negara Indonesia yang telah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Selain syarat pendiri, kegiatan usaha dan skala usaha juga harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Perseroan Perorangan. Karena aturan dapat diperbarui, pastikan data dan kriteria yang digunakan saat pendaftaran mengikuti sistem AHU terbaru.

Syarat Mendirikan PT Perorangan

Secara praktis, sebelum melakukan pendaftaran Anda perlu menyiapkan beberapa informasi utama:

• Identitas pendiri dan NIK.
• Nama perseroan yang akan digunakan.
• Alamat dan tempat kedudukan perseroan.
• Maksud, tujuan, dan kegiatan usaha.
• Kode KBLI yang sesuai dengan kegiatan usaha.
• Modal usaha dan informasi terkait perusahaan.
• Data pemegang saham dan pengurus sesuai struktur Perseroan Perorangan.
• Informasi lain yang diminta oleh sistem AHU dan OSS.

Pemilihan KBLI perlu diperhatikan sejak awal karena kegiatan usaha dan tingkat risiko dapat menentukan perizinan yang perlu dipenuhi melalui OSS.

Dokumen yang Perlu Disiapkan

Perseroan Perorangan memiliki mekanisme pendirian yang berbeda dari PT biasa. Ditjen AHU menjelaskan bahwa pendirian dilakukan secara elektronik melalui sistem administrasi AHU dengan pernyataan pendirian, bukan akta notaris seperti pada mekanisme perseroan persekutuan modal.

Karena itu, siapkan identitas pendiri, alamat, data kegiatan usaha, KBLI, serta informasi perusahaan sebelum memulai proses pendaftaran agar pengisian data dapat dilakukan dengan benar.

Berapa Biaya Membuat PT Perorangan?

Biaya perlu dibedakan antara biaya resmi pemerintah dan biaya jasa apabila Anda menggunakan penyedia layanan legalitas.

Dalam FAQ resminya, Ditjen AHU mencantumkan PNBP pendaftaran pendirian Perseroan Perorangan untuk usaha mikro dan kecil sebesar Rp50.000 per permohonan. Biaya jasa konsultan atau penyedia layanan legalitas merupakan komponen yang berbeda dan bergantung pada layanan yang diberikan.

Selain biaya pendirian, Anda juga perlu mempertimbangkan kebutuhan setelah perusahaan berdiri, seperti pengurusan NIB dan perizinan usaha, administrasi perpajakan, alamat usaha apabila diperlukan, serta layanan administrasi atau perubahan perusahaan.

Jika menggunakan jasa, jangan hanya membandingkan harga. Periksa dengan jelas dokumen dan layanan apa saja yang termasuk dalam paket.

Cara Membuat PT Perorangan

1. Tentukan Nama Perseroan

Siapkan nama perseroan sesuai ketentuan penamaan yang berlaku. Sebaiknya siapkan beberapa alternatif nama agar proses pemeriksaan dan pendaftaran lebih mudah apabila nama pilihan pertama tidak dapat digunakan.

2. Tentukan Kegiatan Usaha dan KBLI

Tentukan kegiatan usaha yang benar-benar akan dijalankan kemudian pilih KBLI yang sesuai. Jangan memilih KBLI hanya berdasarkan nama usaha karena setiap kegiatan dapat memiliki persyaratan perizinan yang berbeda.

3. Siapkan Data Perseroan

Siapkan data pendiri, alamat, kegiatan usaha, modal, dan informasi lain yang diminta sistem. Pastikan seluruh data konsisten karena akan digunakan dalam dokumen administrasi perusahaan.

4. Lakukan Pendaftaran melalui Sistem AHU

Pendirian Perseroan Perorangan dilakukan secara elektronik melalui sistem administrasi AHU. Ditjen AHU menyatakan bahwa status badan hukum diperoleh sejak diterbitkannya Sertifikat Pendaftaran melalui AHU Online.

5. Urus NIB dan Perizinan Berusaha

Setelah perseroan berdiri, Anda perlu memperhatikan perizinan berusaha sesuai kegiatan usaha. OSS saat ini menggunakan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Tingkat risiko kegiatan usaha menentukan jenis perizinan dan kewajiban yang harus dipenuhi.

NIB merupakan identitas resmi pelaku usaha untuk memulai atau menjalankan usaha di Indonesia. Kegiatan usaha, lokasi, KBLI, dan tingkat risiko perlu diperiksa agar perizinan yang diterbitkan sesuai dengan kondisi bisnis.

Apakah PT Perorangan Wajib Memiliki NIB?

Kebutuhan NIB dan perizinan berusaha perlu dilihat dari kegiatan usaha yang dijalankan. NIB diterbitkan melalui sistem OSS dan menjadi identitas resmi pelaku usaha. Karena itu, setelah pendirian PT Perorangan selesai, periksa kembali kegiatan usaha di OSS dan penuhi perizinan yang dipersyaratkan.

Apakah PT Perorangan Memiliki NPWP?

Perseroan Perorangan memiliki administrasi perpajakan sebagai badan usaha. Kewajiban perpajakan tidak sebaiknya disimpulkan hanya dari bentuk perseroannya karena dapat dipengaruhi oleh kegiatan, transaksi, omzet, dan ketentuan pajak yang berlaku.

Untuk memastikan kewajiban perpajakan perusahaan, gunakan informasi terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak atau konsultasikan dengan tenaga pajak apabila kondisi usaha Anda membutuhkan penanganan khusus.

Apakah PT Perorangan Wajib Membuat Laporan Keuangan?

Ya. Ditjen AHU menyatakan Perseroan Perorangan wajib menyampaikan laporan keuangan kepada Menteri secara elektronik melalui SABH paling lambat 6 bulan setelah akhir periode.

Format laporan keuangan tersebut memuat laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan tahun berjalan. Karena kewajiban ini tetap berlaku setelah perusahaan berdiri, pencatatan keuangan sebaiknya mulai dilakukan sejak awal kegiatan usaha.

Apakah PT Perorangan Bisa Memiliki Karyawan?

PT Perorangan dapat menjalankan kegiatan usaha dan mempekerjakan karyawan dengan tetap memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku. Jika perusahaan memiliki pekerja, perhatikan administrasi ketenagakerjaan dan kewajiban sebagai pemberi kerja.

Kelebihan PT Perorangan

• Dapat didirikan oleh satu orang WNI yang memenuhi ketentuan.
• Memiliki status badan hukum.
• Mekanisme pendiriannya relatif sederhana dibandingkan perseroan persekutuan modal.
• Dapat menjadi pilihan bagi usaha mikro dan kecil yang dijalankan secara mandiri.
• Memudahkan pemilik usaha membangun struktur legalitas bisnis yang lebih tertata.

Kekurangan dan Hal yang Perlu Dipertimbangkan

• Tidak ditujukan untuk struktur kepemilikan dengan banyak pemegang saham.
• Tetap memiliki kewajiban administrasi dan pelaporan setelah berdiri.
• Pemilihan KBLI dan perizinan tetap harus disesuaikan dengan kegiatan usaha.
• Jika bisnis berkembang dan tidak lagi memenuhi ketentuan Perseroan Perorangan, status badan hukum perlu disesuaikan.

PT Perorangan vs PT Biasa

Kapan PT Perorangan Harus Berubah Menjadi PT Biasa?

Menurut FAQ Ditjen AHU, Perseroan Perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi Perseroan Persekutuan Modal apabila pemegang saham menjadi lebih dari satu orang dan/atau perseroan tidak lagi memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sesuai ketentuan yang berlaku.

Perubahan status tersebut dilakukan melalui akta notaris dan pendaftaran secara elektronik sesuai mekanisme yang ditetapkan.

Apakah PT Perorangan Bisa Menggunakan Virtual Office?

Penggunaan alamat usaha, termasuk Virtual Office, perlu dilihat berdasarkan kegiatan usaha, lokasi, KBLI, dan persyaratan perizinan yang berlaku. Tidak semua kegiatan usaha memiliki persyaratan lokasi yang sama.

Karena itu, sebaiknya tentukan KBLI terlebih dahulu sebelum memutuskan alamat usaha atau Virtual Office.

Apakah PT Perorangan Bisa Ikut Tender?

PT Perorangan dapat menjalankan kegiatan usaha sesuai bidang dan perizinan yang dimiliki. Namun, persyaratan tender ditentukan oleh penyelenggara tender dan dapat berbeda antara satu pekerjaan dengan pekerjaan lainnya. Memiliki PT Perorangan tidak otomatis berarti seluruh persyaratan tender terpenuhi.

FAQ PT Perorangan

Apakah PT Perorangan merupakan badan hukum?

Ya. Perseroan Perorangan merupakan badan hukum yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sesuai ketentuan yang berlaku.

Apakah PT Perorangan hanya bisa didirikan oleh satu orang?

Ya. Salah satu karakteristik utamanya adalah didirikan oleh satu orang yang memenuhi persyaratan.

Apakah PT Perorangan harus menggunakan notaris?

Pendirian Perseroan Perorangan dilakukan secara elektronik melalui mekanisme pernyataan pendirian dan tidak menggunakan akta notaris untuk proses pendiriannya.

Apakah PT Perorangan bisa memiliki NIB?

Ya. Setelah pendirian, pelaku usaha dapat mengurus NIB dan perizinan berusaha melalui OSS sesuai kegiatan usaha dan tingkat risikonya.

Apakah PT Perorangan bisa memiliki karyawan?

Bisa, dengan tetap memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.

Apakah PT Perorangan bisa berubah menjadi PT biasa?

Bisa. Perubahan status diperlukan apabila kondisi perusahaan memenuhi keadaan yang mengharuskan perubahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apakah PT Perorangan cocok untuk UMKM?

Perseroan Perorangan memang ditujukan bagi perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sehingga dapat menjadi salah satu pilihan bagi pelaku UMKM yang menjalankan usaha secara mandiri.

Kesimpulan

PT Perorangan dapat menjadi pilihan badan hukum bagi WNI yang menjalankan usaha secara mandiri dan memenuhi kriteria yang ditetapkan. Proses pendiriannya relatif sederhana karena dilakukan secara elektronik melalui sistem AHU.

Namun, legalitas perusahaan tidak berhenti pada sertifikat pendirian. Anda tetap perlu memperhatikan KBLI, NIB, perizinan berbasis risiko, administrasi perpajakan, pencatatan keuangan, dan kewajiban pelaporan setelah perusahaan berdiri.

Jika Anda ingin dibantu menyiapkan dan mengurus legalitas perusahaan, Anda dapat melihat layanan jasa pembuatan PT Teman Pebisnis.

Catatan: ketentuan pendirian dan perizinan dapat berubah. Untuk pengajuan aktual, selalu cek sistem AHU dan OSS serta ketentuan pemerintah terbaru.